BERITAJEMBER, Jember— Kelangkaan pupuk yang terjadi di Jember benar-benar membuat para petani pusing. Kemarin, ribuan petani di tiga tempat di Jember menghadang dan membeli paksa pasokan pupuk yang baru datang tersebut. Masing-masing di Desa Gambirono Bangsalsari, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, dan di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari.

Sebelumnya, aksi “penjarahan” serupa juga terjadi di Desa Balungkidul Balung Jember. Di Desa Gambirono Bangsalsari, aksi penghadangan truk pengangkut pupuk terjadi sekitar pukul 11.30. Sejak pagi ribuan massa sudah berkumpul di pertigaan Gambirono. Berkumpulnya para petani setelah mereka mendengar kabar bakal ada kiriman pupuk untuk daerah Paleran Umbulsari dan Bangsalsari. Para petani yang membutuhkan pupuk akhirnya berkumpul untuk menghadang truk pengangkut pupuk.

Tak lama berselang, truk pengangkut pupuk yang dikemudikan Sukadar melintas. Saat itu, truk tersebut tengah mengangkut 7 ton pupuk urea bersubsidi yang rencananya akan dikirim ke Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari. “Saya melihat ada kerumunan orang. Tapi saya tidak menduga kalau akan terjadi seperti ini (penghadangan, Red),” kata Sukadar.

Selanjutnya, ribuan petani itu langsung menghadang truk dan sebagian naik ke atas bak truk untuk menurunkan puluhan sak pupuk. Sebelum pergi dan membawa pulang pupuk, para petani sempat menyerahkan uang ke salah seorang kru truk. “Mereka ambil dan menyerahkan uang. Tapi siapa saja mereka dan jumlah uangnya berapa, saya tidak tahu. Sebab kejadian itu begitu cepat,” kata Sukadar.

Dari kejadian itu, sebanyak 62 sak pupuk urea Kaltim bersubsidi pun “hilang”. Padahal rencananya pupuk tersebut jatah untuk para petani di Paleran dan Umbulsari.

Takut pupuk habis diambil para petani, 88 sak pupuk yang tersisa langsung dilarikan ke daerah Paleran. Sebab pupuk itu memang jatah untuk desa tersebut. Namun sampai di perempatan Desa Paleran, Umbulsari, ratusan petani juga sudah menghadang. Kali ini truk pun tak bisa berbuat banyak.

Hanya saja, saat itu tidak ada petani yang naik ke atas bak truk. Sebab sudah ada anggota polsek yang berjaga-jaga. Akhirnya truk dimasukkan ke halaman Kantor Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari. Kemudian secara bergantian ratusan petani membeli sisa pupuk yang ada di dalam truk dengan pengawalan pihak kepolisian.

Meski sudah diatur, namun tidak semua petani mendapat bagian. Hanya 88 orang saja yang pulang membawa pupuk, sedangkan ribuan yang lain pulang dengan tangan hampa. “Ndak komanan (Kebagian lagi, Red) padahal saya antre sejak pagi,” kata Ismail, salah seorang petani asal Paleran Umbulsari kemarin.

Menurut para petani, mereka nekat menghadang dan membeli paksa pupuk tersebut karena karena tanamannya sudah waktunya pemupukan. Sedangkan stok pupuk di kios-kios pertanian yang ada di Umbulsari semuanya kosong.

Setiap kali ada kiriman jumlahnya juga tidak banyak sehingga banyak petani yang tidak kebagian. “Tanaman saya sudah berumur 10 hari. Waktunya pemupukan. Kalau terlambat, nanti pertumbuhannya tidak maksimal,” kata Joko salah seorang petani asal Paleran.

Tak hanya itu, aksi penghadangan itu dilakukan karena petani sudah tak sabar lagi. Karena pemupukan tanamannya sudah terlambat. Sedangkan mencari pupuk tidak pernah ada. Akhirnya begitu mendengar informasi mereka langsung berusaha mendapatkan. “Tanaman saya sudah tua. Namun belum pernah dipupuk. Kalau ini dibiarkan maka tidak akan panen,” kata Kastar, petani lainnya.

Keruwetan penyaluran pupuk tidak hanya terjadi di kawasan Bangsalsari tapi juga di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari. Pupuk yang dikirim distributor dicegat terlebih dahulu oleh petani yang sebelumnya sudah menunggu sejak pagi.

Begitu truk yang mengangkut 7,5 ton pupuk datang, para petani langsung menyerbu untuk membeli paksa. Banyaknya petani yang berebut pupuk itu membuat sopir tidak bisa berbuat banyak. Karena dihadang petani, pupuk urea merek Daun Buah yang tersisa 5,5 ton dibawa ke Kelurahan Kranjingan karena kesulitan menghindari petani. Pembagian pupuk sisa tersebut di Kelurahan Kranjingan bisa dikendalikan karena dijaga petugas dari Polsek Sumbersari dan PPL. [jawapos.com]

BERITAJEMBER, Jakarta–Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan keputusan KPU No 30/2008 pada 11 November 2008 dengan mengulang pemungutan suara di dua daerah Bangkalan dan Sampang serta melakukan penghitungan ulang di kabupaten Pamekasan, menjadi catatan kritis atas pelaksanaan pilkada di Indonesia.

 

Meski ini baru keputusan pertama dalam sejarah MK, keputusan pengulangan pilkada menajdi terbosan hukum baru dalam pelaksanaan pilkada. Padahal, bila merujuk UU No 12/2008 tentang Pemda, pilkada ulang dapat dilakukan jika terjadi force major yang berupa bencana alam dan kerusuhan. Di pilkada Jatim, dua hal tersebut terjadi.

 

Mempertanyakan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Panitia Pengawasan (Panwas) harus disematkan pada dua institusi resmi penyelenggara dan pengawas pilkada di Indonesia, tak terkecuali di wilayah Jawa Timur. Terbukti dalam pilkada Jatim, baik KPU Provinsi Jatim maupun Panwas tidak maksimal menjalankan tugas konstitusionalnya. “Harapan kami di masa depan, demokrasi tidak lagi dicoreng kecurangan yang sistematis, struktural dan masif,” kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan keputusan MK dalam persidangan sengketa pilkada Jatim, Selasa (2/12).

 

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegasikan keputusan KPU Provinsi Jawa Timur dalam penghitungan manual per 11 November lalu. Untuk tiga daerah yang harus diadakan penghitungan dan pemungutan ulang pilkada, perbedaan suara antara KarSa dan KaJi sebesar 220.761 suara Di Bangkalang, KarSa dan KaJi terjadi selisih suara 140.115 suara. Di Sampang KarSa menang dengan selisih 58.854 suara, dan di Pamekasan KarSa menang dengan selisih 21.761 suara.

 

Dengan demikian, selisih suara di tiga kabupaten di Madura tersebut total sebanyak 220.730 suara. Padahal, jika merujuk hasil perhitungan manual KPU Provinsi Jatim, selisih antara KarSa dan KaJi sekitar 60 ribu suara.

 

Kondisi ini menegaskan peran KPU Provinsi Jatim dan Panwas Jatim tidak memiliki kinerja yang baik. “Kalau keputusan MK mengulang penghitungan dan pemungutan di tiga kabupaten, maka perlu dipertanyakan apakah KPU dan Panwas bekerja dengan baik,” kata Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kepada INILAH.COM, Selasa (2/12) di Jakarta. Menurut Topo, jika merujuk pengalaman di pilkada lainnya selisih suara tak sampai ratusan ribu suara seperti yang terjadi di pilkada Jatim di tiga kabupaten di Pulau Madura tersebut.

 

Hal ini seperti mengkonfirmasikan keluhan Khofifah Indar Parawansa saat bertemu Komisi II DPR pekan lalu. Menurut dia, banyak keanehan yang terjadi dilakukan baik oleh KPU maupun Panwas. “Saat pengumuman penghitungan rekapitulasi suara secara manual, KPU Provinsi Jatim tidak mengumumkan berapa kertas suara yang didistribusikan, dan berapa kertas suara yang tidak terpakai,” katanya.

 

Padahal, kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan KPU. Selain itu, sikap Panwas yang mengumumkan H+1 pasca pemungutan suara yang menyebutkan tidak ada kecurangan dalam pilkada Jatim. “Padahal laporan dari tim KaJi menumpuk, masak itu tidak disebut pelanggaran,” kata mantan Menteri Negara Pemberdayaan Permpuan era Presiden KH Abdurrahman Wahid tersebut.

 

Dalam keputusannya, MK memerintahkan kepada KPU Provinsi Jatim untuk menggelar pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, Madura dalam waktu paling lambat 60 hari setelah keputusan dibacakan. Sementara untuk Kabupaten Pamekasan, MK memerintahkan KPU Jatim untuk melakukan penghitungan ulang. Penghitungan ulang itu, harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan.

 

Menaggapi penghitungan dan pemungutan ulang di pilkada Jatim, Topo Santoso berharap baik KPU Provinsi Jatim, Panwas maupun para peserta pilkada Jatim untuk lebih hati-hati dalam melaksanakan pemungutan ulang maupun penghitungan ulang. “Putusan MK memang berisiko dalam pelaksanaannya di daerah, semua pihak harus menjunjung aturan main,” harap Topo. Selain itu, dengan keputusan MK yang bersifat final dan mngikat, MK ada baiknya memantau proises penghitungan dan pelaksanaan pemungutan ulang di tiga kabupaten di Madura.

 

 

BERITAJEMBER, JAKARTA–Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan sengketa penghitungan hasil suara Pilgub Jatim yang diajukan pasangan Khofifah Indar Parawansa – Mujiono (Kaji).

 ”Memutuskan mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan secara hukum keputusan KPU Jatim dibatalkan,” kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan di gedung MK, Jakarta, Selasa (2/12).

 Atas putusan itu, MK memerintahkan kepada KPUD Jatim untuk menggelar pemungutan suara ulang di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, Madura dalam waktu paling lambat 60 hari setelah keputusan dibacakan.

 Sementara untuk Kabupaten Pamekasan, MK memerintahkan KPU Jatim untuk melakukan penghitungan ulang. Penghitungan ulang itu, harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan. ”Untuk itu, panwas dan KPU Jatim harus mengawasi pelaksanaannya, sehingga jujur dan adil,” kata Mahfud.

Seperti diketahui, Calon Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa/Mudjiono (Kaji) meminta MK menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan tidak sah dan batal demi hukum keputusan KPU Jatim Nomor 30/2008 pada 11 November 2008, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada Provinsi Jatim 2008 putaran kedua. Dan menyatakan pasangan Kaji sebagai pemenang Pilkada Jatim putaran kedua. [inilah.com]

BERITAJEMBER, Jember — Turunnya harga BBM jenis premium kemarin langsung disambut antusias oleh masyarakat. Warga yang sebelumnya banyak menunda pembelian BBM, kemarin langsung menyerbu sejumlah SPBU di Jember. Tak hanya pemilik kendaraan, para pengecer bensin juga ikut terlihat antrean untuk kulakan. Akibatnya dalam waktu tak terlalu lama, banyak SPBU yang kehabisan stok.

Pantauan Erje, di SPBU Ambulu, antrean kendaraan baik roda dua maupun roda empat terlihat sangat panjang. Warga yang antre sejak pagi itu juga sempat waswas kehabisan stok. “Saya khawatir nanti ketika giliran saya, bensinnya habis,” kata Yudi yang ikut antre.

Samentara itu, antrean jeriken juga tidak kalah panjang. Para pemilik pangkalan eceran harus bergantian menunggu pengisian. Mereka ada yang jalan kaki, bermotor, membawa jeriken dengan pikap.

Mereka juga datang dari berbagai wilayah seperti Ambulu, Puger, Balung, Tempurejo, dan Wuluhan. Hal ini terjadi karena di sejumlah SPBU di Jember Selatan sudah habis terlebih dulu sehingga menyerbu ke SPBU di Ambulu.

Namun untuk pemilik pangkalan bensin eceran, tampaknya memiliki alasan lain. Sejak beberapa hari lalu mereka tak lagi kulakan. Mereka menunggu harga terbaru. Begitu harga benar-benar turun mereka langsung menyerbu SPBU terdekat. “Namanya juga menunggu harga. Akhirnya juga antre seperti ini,” kata Wahib, salah seorang pemilik pangkalan bensin eceran di Balung.

Sedangkan di SPBU Wonorejo Kencong sudah habis sejak pagi. Sehingga selain harus pindah ke SPBU lain, banyak pembeli yang menunggu sampai truk tangki Pertamina datang.

Sedangkan di SPBU Bagorejo Gumukmas yang ada hanya solar saja. Untuk premiun sudah ludes lebih awal, sehingga karyawan hanya melayani kendaraan yang membeli BBM solar. Lain lagi di SPBU Jambearum Kecamatan Puger, di tempat itu terjadi antrean panjang karena kendaraan yang dari arah Kencong juga membeli di SPBU tersebut.

Di SPBU Balung sudah kosong sejak pukul 07.30 khusunya premium. Karena banyak SPBU yang kosong, akhirnya banyak pengendara roda dua yang harus jalan kaki mendorong motornya. Tak hanya di pinggiran, di SPBU kota juga diserbu pembeli. Di SPBU di Mangli dan Kaliwates juga kosong. Sementara di SPBU Jubung juga terjdi antrean panjang. Karena banyak SPBU kosong itulah banyak pengendara yang kecewa.

“Harga sudah turun kok malah banyak SPBU yang kosong,” kata Rohman Hadi, warga Bangsalsari kesal.

Sedangkan di kawasan Jember Utara, tidak tarlihat antrean panjang. Stok di SPBU Arjasa dan Patrang juga masih mencukupi dan tetap melayani pembeli hingga sore hari. “Kalau kami senang BBM turun, meskipun Rp 500 rupiah, tidak masalah, masih bisa ngirit,” ujar Slamet Hariyadi, warga Pakusari yang kemarin mengisi bensin di SPBU Patrang. [jawapos.com]

BERITAJEMBER, Jember— Puluhan orang pendukung pasangan calon gubernur/wakil gubernur (cagub/cawagub) Khofifah Indar Parawansa – Mudjiono (Kaji) kemarin (1/12) turun ke jalan. Mereka melakukan aksi simpatik dengan membagi-bagikan bunga dan pulpen kepada pengguna jalan menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutus sengketa Pilkada Jatim hari ini.

Massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Demokrasi Jember ini sempat nyambangi kantor KPU. Di kantor penyelenggara pemilu ini massa sempat membagi-bagikan bunga sebagai bentuk dorongan kepada KPU agar menegakkan demokrasi dengan baik.

“Ini supaya kepercayaan masyarakat terhadap KPU semakin baik. Dengan demikian, bisa meminimalisasi angka golput,” ujar Dewi Masyitoh, koordinator kelompok massa ini.

Selain di KPU, massa juga menggelar aksi simpatik di bundaran DPRD Jember. Di lokasi padat lalu lintas ini, massa membagi-bagikan pulpen kepada pengguna jalan. Mereka mengklaim membagi-bagikan 1.000 pulpen yang diberi tulisan, “Kejujuran untuk Demokrasi, Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Menurut Dewi, pembagian ribuan pulpen ini merupakan simbol agar masyarakat terus belajar tentang demokrasi. Dia tak mengelak bahwa aksi ini merupakan rangkaian dukungan kepada Kaji yang tengah menggugat hasil Pilkada Jatim di MK. Sengketa pilkada itu akan diputus majelis hakim MK hari ini.

Ditanya tentang kemungkinan putusan MK terkait sengketa Pilkada Jatim, Dewi mengatakan, semua diserahkan pada majelis MK. Dia berharap putusan yang dijatuhkan bisa memenuhi rasa keadilan.

Apakah kelompoknya siap menerima segala putusan MK? Dewi menjelaskan, pasangan Kaji sudah menghadirikan berbagai saksi dan bukti yang mendukung adanya kecurangan dalam Pilkada Jatim putaran kedua 4 November lalu. “Dalam sidang tampak jelas bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Kaji tidak dibuat-buat,” pungkasnya.

BERITAJEMBER, Jember—Jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Jember tiap tahun terus bertambah, termasuk penderita yang berusia di bawah lima tahun (balita) yang kini tercatat enam balita.

Koordinator Konselor Klinik Voluntary Counseling and Test (VCT) RSUD Dokter Subandi Jember, dr Justina Evy Tyaswati SpKJ, Senin, mengatakan, jumlah balita yang tertular atau terinfeksi HIV/AIDS dalam dua tahun terakhir ini mencapai enam balita. “Pasien balita terbaru berusia satu tahun, karena tertular sejak dalam masa kandungan,” katanya, di jember, Senin (1/12).

Balita itu tertular dari ibu kandungnya yang juga menderita HIV/AIDS. Kondisinya sangat memprihatinkan, karena sudah berada dalam stadium tiga atau stadium AIDS.

Evy menyatakan, kondisi balita itu memang sudah menunjukkan gejala AIDS, yakni di kulitnya sudah terdapat jamur dan penurunan berat badan yang signifikan. “Kita sudah upayakan pengobatan dengan Anti Retro Viral (ARV), sekaligus meningkatkan asupan gizi, untuk memperpanjang masa sehat balita,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemberian ARV menunjukkan progres yang baik bagi perpanjangan masa sehat balita. Sebab, terbukti adanya kenaikan berat badan dan pertumbuhan yang normal pada tiga balita penderita HIV/AIDS, yang mendapat pengobatan ARV.

Jumlah penderita HIV/AIDS yang tercatat di kliniknya sejak berdirinya VCT, Desember 2006, tercatat sebanyak 176 penderita dimana enam diantaranya balita [antara]

BERITAJEMBER, Jember — Masyarakat Jember perlu meningkatkan kewaspadaan dalam dua bulan ke depan. Pasalnya, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memperkirakan, puncak musim hujan di Jember terjadi pada Desember sampai Januari mendatang.

Kepala Dinas Pengairan Jember Rasyid Zakaria menjelaskan, BMG telah menyebarkan informasi perkiraan cuaca di Jatim. “Saat puncak musim hujan diperkirakan curah hujan paling rendah 55 mm dan paling tinggi 100 mm dengan sifat hujan normal,” ungkapnya kepada Erje kemarin (27/11).

Curah hujan 100 mm, kata dia, merupakan angka yang cukup rawan. Dia mencontohkan banjir di Desa Langkap, Bangsalsari, awal pekan ini. Dengan curah hujan 75 mm, banjir sudah menggenangi Langkap hingga memacetkan jalur provinsi berjam-jam. Banjir baru surut lima jam kemudian.

Karena itu, lanjut dia, jajaran dinas pengairan telah siaga 24 jam. Komunikasi antara daerah hulu dan hilir diintensifkan melalui handy talkie (HT). “Diharapkan saat daerah hulu hujan deras, kawasan hilir sudah siaga. Karena berapa lama air di hulu sampai di hilir bisa diperkirakan,” katanya.

Intensitas hujan yang mulai meninggi, diakuinya, membuat pihaknya mulai mengamati lebih detail sejumlah titik yang rawan banjir. Seperti, banjir di kawasan Sempusari dan Langkap. “Di Sempusari banjir surut dua jam kemudian, sedangkan di Langkap bisa lima jam kemudian,” ungkapnya.

Setelah mengamati beberapa kasus banjir, diharapkan bisa menentukan solusinya. “Seperti di Langkap, mau tidak mau sungai di barat SPBU itu harus dikeruk dan diperlebar. Karena di sana ada pendangkalan dan penyempitan,” jelasnya.

Prinsipnya, Rasyid mengatakan, pihaknya tidak memberikan perhatian pada daerah aliran sungai (DAS) tertentu. Semua DAS diwaspadainya karena sama-sama berpotensi banjir. Untuk mempercepat proses pengerukan dan pelebaran saluran air dan sungai, dia mengatakan, tahun depan dinas pengairan akan membeli sebuah ekskavator baru. Tapi, berbeda dengan tiga ekskavator yang sudah ada, ekskavator baru itu memiliki spesifikasi bisa mengapung di air (eskaponton). “Seperti yang ada di lumpur Lapindo itu. Dia bisa mengapung di air,” jelasnya.

Rencana dinas pengairan untuk menambah sebuah ekskavator itu didukung Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Jember. Dalam rekomendasinya, panggar mendukung pengadaan ekskavator baru dinas pengairan untuk mempercepat proses penggalian saluran dan sungai. [jawapos.com]

BERITAJEMBER, Jember– Ratusan guru kontrak di lingkungan Departemen Agama (Depag) Kabupaten Jember kemarin menggelar istighotsah. Mereka meminta bisa dimasukkan dalam database pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2009. Pasalnya, sampai sekarang ini, masih ada 285 dari 500 guru kontrak yang belum masuk daftar database Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

Acara yang berlangsung mulai pukul 13.00 kemarin diisi dengan dialog para guru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Kontrak (FKGK). Mereka meminta agar para guru kontrak yang sudah puluhan tahun mengabdi di sejumlah sekolah bisa diangkat sebagai CPNS. Dengan pengabdian itu, mereka meminta agar bisa masuk dalam pengangkatan guru honorer seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005.

“Sebab, di antara mereka ada yang lebih 15 tahun mengajar di sekolah. Kami mendukung PP tersebut, sehingga dari sisa 285 guru ini, kami meminta agar mereka dimasukkan dalam database BAKN,” tegas Nurhadi, ketua FKGK usai istighotsah, kemarin.

Dikatakan, sebagian guru kontrak memang sudah ada yang masuk ke database BAKN. Mengaca kepada kabupaten lain, mereka hanya tinggal puluhan saja yang belum masuk. Khusus untuk Jember, kata dia, masih banyak yang belum masuk. “Sehingga, kami meminta pula kepada Men-PAN (Menteri Aparatur Negara RI, Red) untuk mengeluarkan PP tentang tindak lanjut usulan CPNS dari guru bantuan guru kontrak (BGK) Depag menjadi CPNS,” kata guru SMPN 12 ini.

Pihaknya juga memberikan apresiasi positif terhadap langkah-langkah Dirjen Pendidikan Islam Depag RI yang mengusulkan nama-nama mereka masuk ke database BAKN. Hanya saja, setelah lama ditunggu belum ada realisasi, pihaknya berkirim surat kepada menteri agar segera mendapatkan kepastian database ratusan guru kontrak itu. “Untuk itu, kami beristighotsah agar semuanya diberikan kekuatan agar data para guru masuk ke database CPNS BAKN,” ujarnya.

Senada, Imam Fudhaili, guru MTS Miftahul Ulum Ledokombo yang sangat berharap agar nasib para kontrak ini segera mendapatkan kejelasan. Sebab, puluhan tahun para guru kontrak itu menunggu kepastian nasib mereka. “Dengan adanya PP 48 itu kami lega, sehingga begitu belum masuk maka kami segera berkirim surat agar mendapatkan kejelasan,” ungkapnya.

Berkumpulnya ratusan guru di Sekretariat Bersama Perjuangan Rakyat itu memang cukup menarik perhatian warga sekitar. Sebab, karena ruangan pertemuan yang bersebelahan dengan kantor Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP), banyak pengguna jalan yang penasaran dengan aksi istighotsah di dalam ruangan itu.

Para guru tersebut tetap akan melakukan aksi damai lagi sampai mereka mendapatkan kejelasan nasib mereka. Selama ini, para guru kontrak cukup memaklumi program pengangkatan guru honorer menjadi CPNS secara nasional hingga 2009 mendatang. Program yang kali pertama digagas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sangat melegakan para guru. “Sebab, setidaknya nasib mereka para guru yang puluhan tahun tidak pernah jelas, sudah terobati dengan PP itu. Dan, kalau kami belum masuk, wajar juga kalau meminta kepada pemerintah untuk memperjelasnya,” ujar Fahim, guru kontrak lainnya. [jawapos.com]

BERITAJEMBER, Jember—Audit BPK atas RSUD dr Soebandi Jember menemukan proses pencatatan keuangan yang tak tertib. Pada 2007, ada pengeluaran atau belanja RSUD dr Soebandi sebesar Rp 1,9 miliar yang tak diakui sebagai realisasi anggaran 2007.

Informasi yang dihimpun, pada 2007, anggaran belanja RSUD dr Soebandi adalah Rp 37,9 miliar. Lalu, telah direalisasi sebesar Rp 32,1 miliar atau sebesar 84,71 persen.

Namun, dari hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Surat Pertanggungjawaban (SPj) belanja RSUD, dan bukti pendukung lainnya, diketahui terdapat realisasi belanja yang bersumber dari pendapatan RSUD (penggunaan langsung pendapatan RSUD untuk belanja), tidak dicatat dalam Laporan Realisasi APBD 2007 sebesar Rp 1,9 miliar.

Semua pengeluaran tersebut sudah ada bukti pertanggungjawabannya. Namun, oleh Bagian Keuangan RSUD dr Soebandi tidak dilaporkan ke Bagian Keuangan Pemkab Jember.

Bendahara Pengeluaran RSUD dr Soebandi saat dikonfirmasi BPK menjelaskan bahwa pengeluaran tersebut tidak dipertanggungjawabkan dalam LRA 2007. Karena apabila dimasukkan, maka realisasi belanja akan melebihi anggaran. Pengeluaran tersebut akan dipertanggungjawabkan dalam APBD 2008.

BPK menilai, tindakan RSUD dr Soebandi Jember ini bertentangan dengan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan realisasi belanja disajikan lebih rendah sebesar Rp 1,9 miliar.

Hal ini bisa terjadi, menurut BPK, karena kelalaian Tim Anggaran Pemkab Jember dan direktur RSUD dr Soebandi supaya menganggarkan belanja sesuai dengan kebutuhan riil lapangan. Selain itu, hal ini terjadi karena kebijakan direktur RSUD untuk tidak melaporkan belanja RSUD sesuai dengan kondisi yang ada.

Atas permasalahan ini, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr Soebandi berpendapat, ke depan pihaknya akan lebih memperhatikan hal ini. Selain itu, pada Perubahan APBD 2008 pengeluaran Rp 1,9 miliar ini akan diusulkan agar dapat di-SPj-kan.

BPK merekomendasikan agar Bupati Jember menegur Tim Anggaran Pemkab Jember dan direktur RSUD agar menganggarkan belanja sesuai kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, merekom bupati agar menegur direktur RSUD agar melaporkan belanja RSUD sesuai kondisi yang ada.

Ditanya hasil temuan BPK, Direktur RSUD dr Soebandi Jember dr Yuni Ermita menjelaskan, setiap anggaran pengeluaran sudah memiliki kode rekening. “Saat perencanaan, anggaran pengeluaran disiapkan sedikit,” ujarnya kepada Erje kemarin (25/11).

Namun, lanjut dia, dalam perjalanannya, pendapatan yang diperoleh rumah sakit lebih besar dari rencana. Karena itu, belanja yang telanjur dialokasikan sedikit, ditambah di tahun anggaran berjalan. “Uangnya ada, tapi DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)-nya sudah habis,” katanya.

Dia mencontohkan anggaran pembelian obat Rp 6 miliar. Ternyata, obat harus bayar Rp 7 miliar. Karena uangnya ada, maka Rp 7 miliar langsung dibayar. “Karena rumah sakit bisa mengelola sendiri, maka ketika anggaran belanja habis dan uang masih, bisa langsung dipakai belanja. Kalau instansi lain dananya habis, ya habis,” pungkasnya. [jawapos.com]

BERITAJEMBER, Jember—Komisi B DPRD Jember meminta Pemkab Jember serius mengembangkan potensi wisata di Jember. Pasalnya, selama ini banyak objek wisata yang potensial dikembangkan, namun belum digarap secara serius.

Karena itu, dalam laporannya ke panitia anggaran DPRD Jember, komisi B menyarankan pemkab untuk spesifik dan menggandeng pihak ketiga dalam pengembangan objek wisata. “Seperti Wisata Bahari Lamongan atau Ancol Jakarta,” ujar anggota Komisi B Rendra Wirawan kepada Erje kemarin (18/11).

Pria yang juga anggota panitia anggaran ini mengemukakan, sejauh ini pemkab belum terlihat serius menggarap pariwisata di Jember. Terbukti, anggaran yang ada di kantor pariwisata dan kebudayaan selama 2009 hanya Rp 4,1 miliar. Itu pun masih dipotong Rp 737 juta untuk gaji pegawai dan operasional kantor.

Rendra menyatakan, dengan potensi wisata yang besar di Jember, dana sebesar itu tak mungkin bisa meningkatkan wisata di Jember. “Apalagi hanya sebatas kantor. Saya pribadi lebih setuju menjadi dinas sehingga bisa lebih leluasa menyusun program,” tegasnya.

Karena itu, lanjut dia, program kantor pariwisata dan kebudayaan tahun depan hanya fokus pada kegiatan untuk menjajakan potensi wisata ke luar Jember dan pelestarian wisata-wisata budaya. “Termasuk untuk menyelenggarakan even Gus dan Ning,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Arif Tjahyono mengemukakan, pihaknya tidak berwenang melakukan kegiatan pengembangan pariwisata. “Kewenangan itu ada di dispenda (dinas pendapatan daerah). Karena pariwisata hanya berbentuk kantor, tidak boleh mengelola UPT,” katanya.

Fokus program kantornya, kata dia, adalah pada kegiatan promosi dan menjajakan potensi wisata ke luar Jember. Bentuk kegiatannya beragam, mulai dari mengikuti even wisata di luar Jember, menggelar even-even wisata di Jember, dan sebagainya.